Menyorot Perkembangan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

1
651
views
Illustrasi oleh: Teguh Hidayanto

Ponpesgasek.com Dilansir dari KOMPAS.COM 16 Oktober 2018 kemarin, Badan Legislasi  Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Inisiatif DPR RI. Bagiamana proses pembentukan RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan tersebut? Apa implikasi terhadap kondisi keberagaman dan keutuhan Indonesia sebagai bangsa dan negara? Untuk menjawabnya, paling tidak, ada 3 poin yang perlu kita catat.

1. Ketidakhadiran Anggota Dewan Capai 70%

Hanya 164 anggota dewan yang hadir dari total 560 anggota DPR RI dalam sidang paripurna. RUU ini diinisiasi oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebenarnya miris mengetahui anggota dewan yang hadir bahkan tidak sampai sepertiganya, apalagi sebelumnya ketika beberapa perwakilan anggota dewan diwawancarai media, muncul statement senada bahwa partai mereka akan mendukung penuh pembahasan RUU Pesantren. Dilansir Mojok.co kita ambil sampel, dari FPDIP hanya 29 dari 109 anggota hadir, dari FPPP sendiri selaku pengusulpun hanya 14 dari 29 anggota yang hadir. Semakin menjadi ironi karena realisasi “mendukung penuh” tak seperti yang kita harapkan. Ini masih soal persentase kehadiran, lho!

2. Judul RUU Lebih Memihak Pesantren

Mungkin bagi masyarakat muslim akan sepakat, karena eksplisit ada pemisahan kata pesantren dalam judul RUU. Ini dapat diartikan pendidikan islam akan mendapat porsi perhatian lebih besar dibanding yang lain. Namun, bagaimana dengan saudara-saudara Kristen (protestan dan katholik), Budha, Hindu, dan Kong Hu Chu?. Menelusuri usul pemisahan pesantren pada RUU ini, kembali bahwa jati diri pesantren adalah lembaga pendidikan sekaligus lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Dalam pendidikan islam, sejatinya ada 2 macam: pendidikan keagamaan dan diniyah. Jadi,

ketika RUU ini hanya diberi nama RUU Pendidikan Keagamaan, pesantren tidak benar-benar dipayungi hukum secara utuh karena sisi diniyah tidak tersentuh.

Mari kembali pada asal mula diusulkannya RUU ini. Pasca ditetapkannya Hari Santri Nasional oleh presiden sebagai pengakuan terhadap peran santri dan pesantren dalam memperjuangkan kemerdekan dan keutuhan NKRI, maka awal diusulkannya RUU ini adalah” RUU Pesantren”. Namun menyadari bahwa keadilan harus tetap terjaga, maka diusulkanlah untuk seluruh pendidikan keagamaan dari semua agama di Indonesia.

Jika diresapi lebih dalam, maka penamaan RUU tidak akan menjadi polemik berlebih ketika isi dalam undang-undang tersebut (jika nanti disahkan) jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika memang agama yang lain memiliki keadaan serupa, maka judul harus ditinjau ulang untuk menambahkan apa yang merepresentasikan agama yang bersangkutan.

3. Materi RUU Dinilai Belum Adil 

Masuk kedalam isi draft, muncul keberatan dari Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) atas beberapa pasal. Salah satunya adalah Pasal 69 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan keagamaan Kristen nonformal. Hal ini meliputi sekolah minggu, sekolah alkitab, remaja gereja, dan katekisasi yang penyelenggaraannya harus melalui perizinan dan minimal memiliki 15 peserta.

PGI keberatan karena kegiatan seperti sekolah minggu tidak semuanya mampu memiliki 15 peserta. Selama sidang masih berjalan, redaksional draft akan terus mengalami perkembangan tergantung para anggota dewan yang hadir dalam forum. Meregulasi sesuatu yang sudah berjalan memang sulit dan kadang terkesan memaksakan. Seperti kenyataan sekolah minggu di gereja-gereja plosok dengan jumlah peserta anak-anak tidak sampai 15. Logikanya sekolah minggu di pelosok akan menjadi kegiatan illegal jika RUU ini disahkan. DPR harus mengkaji ulang dengan melibatkan tokoh seluruh agama untuk menyusun regulasi pendidikan keagamaan yang “pas” untuk semuanya.

Dalam beberapa situs daring, muncul pendapat bahwa pemerintah dirasa terlalu mengatur kehidupan beragama yang seyogyanya adalah urusan vertikal manusia dengan Tuhan. Pendapat ini timpang dengan maksud awal diusulkannya RUU yang sebenarnya mengupayakan hadirnya negara dalam kegiatan keagamaan. Menilik sudut pandang umat Kristiani,

negara dan gereja dalah dua lembaga yang berbeda”

Sebagai negara demokrasi, kekuasaan Indonesia berarti berada di tangan rakyat, sedang  kekuasaan gereja berada pada Kristus. Karenanya, negara tidak berhak memasuki urusan iman, melainkan seharusnya menjembatani urusan di luarnya (Yudel Neno, Kompasiana.com).

Pendapat demikian tidak boleh disepelekan oleh pemerintah, karena kebebasan beragama di Indonesia sudah jelas diatur dalam UUD 1945. Yang perlu diperhatikan adalah  adalah pemerintah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat melalui tokoh-tokoh agama untuk merumuskan regulasi sebaik mungkin agar tidak menabrak aturan hukum yang telah ada. Jika memang pasal-pasal krusial seperti pasal 69 kemudian harus dirubah bahkan dihapuskan sebagai keputusan terbaik, maka pemeritah harus melaksanakannya.

Ulasan ini baru secuil dari banyak sudut yang harus dikaji  dari RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Jangan sampai niat baik untuk merangkul dan meningkatkan peran penting negara menjadi boomerang bagi bangsa kita sendiri. Semangat saling menghargai perbedaan harus dijunjung paling tinggi demi keutuhan bangsa.

Terakhir untuk Bapak dan Ibu wakil rakyat: semoga selalu sehat, agar bisa hadir di seluruh sidang dan rapat. Salam! (Iin)

Facebook Comments

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here